BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Menurut KPK, di Bondowoso rentan terjadi korupsi. Indikasi terlihat dari MCP (Monitoring Center for Prevention) dan SPI (Survei Penilaian Integritas) yang rendah.
MCP adalah aplikasi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Sedangkan SPI adalah sebuah metode untuk mengukur kerawanan korupsi dan integritas di sebuah instansi.
MCP Bondowoso berada di urutan no. 21 se-Jatim. MCP Bumi Ki Ronggo pada tahun 2023 mencapai 87,5 persen. Sementara SPI Bondowoso tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 dan berstatus rentan korupsi.
Dari MCP, nilai manajemen ASN paling jelek, dengan nilai 69,97. Urutan kedua pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), nilainya 78,71, dan urutan ketiga pengadaan barang dan jasa, 84,62 persen.
Kondisi tersebut memantik lembaga anti rasuah ini menyorot birokrasi Pemkab Bondowoso. Hal itu disampaikan pada saat KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi, Rabu (29/5/2024).
Koordinator Supervisi KPK RI Wilayah Jatim III dan Kalimantan Tengah, Alfi Rachman Waluyo menyarankan, agar Pemkab Bondowoso segera memperbaiki MCP dan SPI. Agar lepas dari pantauan KPK.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Mahfud Junaidi, S.Sos, MM menjelaskan, rendahnya MCP dan SPI pada tahun 2023 dampak dari beberapa masalah birokrasi pada tahun 2022.
“Pada tahun 2021, manajemen ASN Pemkab Bondowoso tergolong bagus, bahkan dapat apresiasi. Pada tahun 2022, rotasi dan mutasi ASN bermasalah, sehingga menjadi issue nasional,” kata Mahfud, sapaannya. (Syamsul Arifin/Bernas)
