BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Dunia demokrasi di Bondowoso tercoreng lagi. Setelah heboh rekrutmen yang dilakukan Bawaslu Bondowoso, kini Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Wonosari terkena kasus yang sama.
Yaitu, untuk menjadi anggota PPS (Penyelenggara Pemilu di Desa, red) dimintai uang oleh oknum PPK hingga ratusan ribu. Celakanya, setelah korban membayar uang Pungli tersebut, tidak diterima menjadi anggota PPS.
Hal itu diungkapkan aktivis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Merah Putih, H. Daryanto, pada BeritaNasional.ID, Sabtu, 22/6/2024. Menutunya, perbuatan melawan hukum ini harus diusut tuntas.
“Diantara korbannya adalah Majid Warga Desa Lombok Wetan. Yang dijadikan jaminan oleh Majid BPKB motornya. Walau sudah transfer pada oknum PDPM, tapi Majid tidak lolos menjadi anggota PPS,” kata Dar, sapaannya.
Pengakuan Rizal, jelasnya, yang melakukan transfer hanya dua orang, yaitu Ushatun, Warga Desa Pasarejo dan Badrih Warga Desa Lombok Wetan. Tapi uangnya Rp 300 ribu sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Ditambahkan, Rizal juga mengaku, tiga orang lainnya dan Warga Desa Tangsel Wetan, tidak tahu mentransfer pada siapa, termasuk Majid, Warga Desa Lombok Wetan. “Seluruh Pungli ditransfer ke mantan Komisioner KPUD Bondowoso, Amiruddin Ma’ruf melalui rekening Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM). Saya sama sekali tidak terlibat,” kata Dar menirukan statemen Rizal.
Kepada Daryanto, Amiruddin Ma’ruf mengaku tidak tahu tekait Pungli rekrutmen anggota PPS yang dilakukan PPK Wonosari. Dan siap dikonfirmasi terkait hal itu. Udin, sapaannya, menyampaikan terimakasih karena telah mengkonfirmasi masalah ini. (Syamsul Arifin/Bernas)
